Share on Twitter
Share on Facebook
Pengalaman kehilangan kuota internet akibat masa aktif yang berakhir bukanlah cerita langka. Kuota masih tersisa dalam jumlah besar, sinyal masih tersedia, namun akses data terputus seketika karena sistem menyatakan masa berlaku telah habis. Dari sudut pandang pribadi, situasi ini menimbulkan rasa tidak adil, sebab kuota tersebut telah dibayar lunas sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari, bahkan sebagai penunjang aktivitas produktif.
Fenomena kuota internet yang hangus membuka perdebatan lebih luas mengenai hak kepemilikan di era digital. Apakah kuota data merupakan layanan yang disewa, atau aset digital yang seharusnya menjadi hak penuh setelah dibeli? Pertanyaan inilah yang kini mengemuka ke ruang publik dan bahkan diuji secara konstitusional melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Gugatan Konstitusional dari Bali
Pasangan suami istri dari Bali, Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari, mengajukan gugatan terhadap aturan kuota hangus ke Mahkamah Konstitusi pada akhir Desember 2025. Gugatan ini berangkat dari pengalaman nyata sebagai pelaku ekonomi digital yang bergantung pada koneksi internet.
Dasar Hukum yang Dipersoalkan
Gugatan tersebut menyoroti Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Telekomunikasi. Pasal ini dinilai membuka ruang legal bagi praktik penghangusan kuota internet oleh operator.
Secara konstitusional, aturan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kepastian hukum, serta Pasal 28H ayat (4) tentang hak milik. Argumentasi utamanya adalah bahwa kuota internet merupakan alat produksi dan modal usaha, sehingga penghangusannya menciptakan ketidakpastian ekonomi.
Tuntutan terhadap Negara
Pemohon meminta agar pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional, kecuali dimaknai bahwa sisa kuota dapat mengendap, berlaku selama masa aktif kartu, atau dikonversi menjadi pulsa. Tuntutan ini mencerminkan keinginan akan perlindungan hak digital yang lebih adil.
Respon Operator: Regulasi versus Rasa Keadilan
Sebagai operator dengan jumlah pelanggan terbesar di Indonesia, Telkomsel menyatakan bahwa praktik kuota hangus telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan oleh manajemen perusahaan sebagai bentuk klarifikasi kepada publik.
Landasan hukum yang dikemukakan mencakup peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari sudut pandang perusahaan, sistem paket data dengan masa aktif justru dianggap melindungi konsumen dibanding sistem penggunaan berbasis pemakaian murni.
Logika Bisnis Operator
Operator berargumen bahwa paket data dengan batas waktu memberikan kepastian harga dan kontrol penggunaan. Selain itu, beberapa paket telah menyediakan opsi rollover, meskipun sifatnya terbatas. Secara bisnis, kebijakan ini dianggap efisien dan sesuai dengan struktur jaringan yang dikelola.
Namun, di sinilah muncul jarak antara kepatuhan regulasi dan rasa keadilan. Sesuatu yang legal belum tentu dirasakan adil oleh konsumen, terutama ketika kerugian terjadi secara berulang.
Sorotan Publik dan Reaksi Konsumen
Di ruang publik, praktik kuota hangus sering dipersepsikan sebagai keuntungan sepihak bagi operator. Setiap kuota yang hangus dianggap sebagai pendapatan bersih tanpa beban biaya tambahan. Pandangan ini memperkuat rasa ketidakadilan di kalangan konsumen.
Banyak konsumen menyambut baik gugatan ke Mahkamah Konstitusi tersebut. Gugatan ini dipandang sebagai representasi keresahan yang telah lama terpendam. Dukungan ini tidak semata bersifat emosional, melainkan berangkat dari pengalaman nyata kehilangan hak digital.
Di beberapa negara seperti Inggris dan Jepang, kebijakan rollover kuota telah menjadi praktik umum. Sisa kuota dapat dipindahkan ke periode berikutnya, sehingga konsumen tidak kehilangan hak atas data yang telah dibeli.
Di Indonesia, mayoritas paket data masih menerapkan sistem hangus setelah masa aktif paket berakhir. Perbandingan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah regulasi nasional sudah sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen di era digital global.
Hak Digital sebagai Isu Konstitusional
Internet sebagai Kebutuhan Dasar
Transformasi digital menjadikan internet sebagai kebutuhan mendasar, bukan lagi layanan tambahan. Ketergantungan terhadap konektivitas membuat akses data memiliki dimensi hak asasi yang lebih luas.
Preseden bagi Perlindungan Konsumen
Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tersebut, akan tercipta preseden penting bagi perlindungan hak digital. Keputusan ini berpotensi mengubah lanskap industri telekomunikasi dan memaksa adanya transparansi serta kompensasi yang lebih adil.
Pengalaman Pribadi Menghadapi Kuota yang Hangus
Kejadian kuota internet yang hangus sering kali datang tanpa peringatan yang memadai. Dalam pengalaman pribadi, sisa kuota masih cukup besar, namun masa aktif paket berakhir di tengah kebutuhan yang justru sedang tinggi. Kondisi ini memaksa pembelian paket baru, meskipun secara logika, kuota lama seharusnya masih dapat digunakan selama kartu aktif.
Situasi tersebut menimbulkan kesan bahwa konsumen membayar dua kali untuk komoditas yang sama. Dari sudut pandang konsumen, kuota internet tidak berbeda dengan pulsa atau saldo digital lainnya. Ketika saldo tersebut hangus hanya karena waktu, rasa kehilangan yang muncul bukan sekadar nominal rupiah, melainkan juga hak atas sesuatu yang telah dibeli.
Internet tidak lagi sekadar sarana hiburan. Data internet telah menjadi alat produksi bagi banyak sektor, mulai dari pengemudi transportasi daring, pedagang kuliner digital, hingga pekerja lepas. Dalam konteks ini, kuota internet memiliki nilai ekonomi yang nyata.
Jika sebuah barang telah dibayar lunas, secara prinsip kepemilikan berpindah ke pembeli. Dalam dunia digital, prinsip ini menjadi kabur. Kuota internet diperlakukan sebagai hak terbatas waktu, bukan sebagai aset yang melekat pada konsumen selama kartu aktif. Di sinilah muncul pertanyaan fundamental tentang keadilan dan kepastian hukum.
Dari sudut pandang pribadi, gugatan terhadap praktik kuota hangus patut didukung. Kuota internet bukan sekadar layanan sementara, melainkan aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Kehilangannya akibat aturan waktu terasa tidak sejalan dengan prinsip keadilan.
Pengalaman kehilangan kuota yang masih banyak menegaskan perlunya evaluasi kebijakan. Konsumen tidak seharusnya diposisikan sebagai pihak yang selalu menyesuaikan diri dengan sistem, sementara sistem jarang menyesuaikan diri dengan kepentingan konsumen.
